Mind Pengusaha [MP]

Lalu pertanyaan kita sebagai produsen yang belum mendapatkan sertifikat Halal MUI adalah bagaimana cara mendaftarkan barang kita agar mendapat sertifikat MUI

• Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama
• Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan
• Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal

• Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
• Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

• Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama

Flow Chart Proses Sertifikasi Halal (Untuk Produsen)

• Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang (formulir) yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
• Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
• LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
• Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
• Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
• Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
• Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
• Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
• Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI

Intinya, Produsen tak perlu khawatir jika memang bahan-bahan yang digunakan seluruhnya HALAL. Sudah pasti akan segera lolos dan mendapatkan sertifikat Halal dari MUI

Dan berhati-hatilah bagi Produsen Nakal dengan memasukkan bahan-bahan non-halal pada barang produksinya maka tidak hanya dilakukan pencabutan sertifikat, tapi juga LPPOM akan mempublikasikan bahwa barang tersebut mengandung bahan non-halal kepada media. Setelah itu, siap-siap saja produksi anda tak laku di pasaran

Biaya Sertifikasi Halal

Pertanyaan kedua dari seorang Produsen adalah mengenai biaya sertifikasi halal. Jangan khawatir, sertifikasi halal itu murah Biaya pembuatan sertifikat halal ditentukan berdasarkan besar kecilnya industri dan kerumitan auditnya. Variasi biaya untuk Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Besar mulai dari Rp 0,- hingga Rp 5.000.000,- Murah dibandingkan dengan biaya sertifikat lain seperti ISO dan sejenisnya.